Carut Marutnya Pengelolahan BBM Di Indonesia

Jurnal Secience - Sejatinya Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki cadangan gas berlimpah harus bisa lebih mandiri memenuhi pasokan  kebutuhan industri dan rumah tangga. Namun kenyataan berkata lain, sampai saat ini seluruh kebutuhan gas nasional belum dikelola  secara baik. Sebagai bangsa yang besar tentu kita tidak boleh menyalahkan kondisi Carut marutnya Tata Niaga Gas ini kepada siapa pun.  Semua pemangku kepentingan harus  bersatu dan terus berusaha melakukan perbaikan dengan kebesaran hati dan Intropeksi sambil meningkatkan rasio pasokan gas dan yang paling Utama mampu memenuhi kebutuhan Energi di dalam negri dan berdampak pada kemajuan Rakyat.

Seperti kita ketahui gas alam adalah salah satu sumber daya yang cukup penting bagi Negeri ini. Keberadaannya tidak hanya sebagai sumber energi dan bahan baku bagi sebagian industri nasional, tetapi juga sebagai penghasil devisa. Orientasi ekspor dianggap masih menciptakan nilai tambah tinggi bagi Negara, karena gas sebagai komoditas yang menjadi sumber energi dunia disamping minyak dan batu bara.

Bila orientasi ini terus berjalan, maka perlu upaya serius dan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pemenuhan pasokan dalam negeri juga tetap terjaga

Saat ini masih terjadi tarik ulur orientasi ekspor atau pemenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu faktor yang memunculkan tarik ulur itu terkait dengan penggunaan gas alam secara nasional baru marak dilakukan pada tahun 2000 silam. Sementara, kontrak ekspor jangka panjang banyak ditandatangani di era 1990-an dan pemenuhan kebutuhan domestik pun menjadi tersendat.

Berkaca dari permasalahan di atas tidak heran dampak yang kita rasakan sekarang ini, pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan Energi DalamNegeri. Ini semua terlihat sangat Kontras dengan keadaan dilapangan, dimana diseluruh propinsi ini tidak ada yang tidak mengantri untuk mendapatkan BBM. Baik itu masyarakat maupun kalangan induktri. Kita sebagai rakyat indonesia yang merasa Alam yang kita pijak tentu bertanya ADA APA DENGAN NEGERI INI?? “Seperti Ayam Mati Di Lumbung PADI”.

Semua itu terjadi karena bobroknya pengelolahan Energi kita, tarik ulur penggunaan energi, serta kontrak ekspor minyak jangka panjang ditandatangani oleh pemerintah tidak serta merta dapat diubah untuk orientasi kebutuhan domestik karena akan berakibat pada pelanggaran kontrak (default). Meskipun akhir-akhir ini permintaan gas domestik terus mengalami peningkatan lantaran semakin langka dan mahalnya bahan bakar minyak.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari total produksi gas nasional pada 2010, konsumsi domestik mencapai 50,3% dan ekspor 49,7%. Konsumen terbesar gas adalah sektor pembangkit (11%) disusul pupuk (7,8%). Sementara 2011, kontrak pasokan gas bumi untuk domestik mencapai 56,78% dari total kontrak atau sekitar 4.366 miliar british thermal unit per hari (bbtud). Sisanya, sebesar 3.322 bbtud atau 43,22%, diperuntukkan bagi kebutuhan ekspor.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti untuk mencarikan tambahan alokasi gas untuk industri karena dari sana akan diketahui tahu berapa jumlah pasokan yang bisa dialokasikan sebagai tambahan. Namun tentunya kecukupan pasokan untuk domestik itu hanya bisa dilakukan apabila infrastruktur penyimpan dan pengolah gas alam cair sudah terbangun.

Tahun lalu, realisasi pasokan gas untuk domestik sebanyak 4.342,71 bbtud atau sekitar 50,18%. Sementara gas yang dialokasikan untuk ekspor sebanyak 4.311,58 bbtud atau 49,82%. Untuk listrik, realisasi 2010 sebesar 854,88 bbtud. Tahun 2011, pasokan meningkat menjadi 1.510,6 bbtud. Meningkatnya pasokan, berasal dari Lapangan Wortel (Santos), Lapangan Sungai Kenawang (JOB Pertamina Talisman Jambi Merang), Lapangan Kampung Baru (Energy Equity Sengkang), PetroChina Jabung, dan ramping up Lapangan Singa (Medco EP).

Adapun realisasi 2010 kepada industri melalui penjualan kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) maupun langsung adalah 1.203,18 bbtud. Tahun ini, kontrak untuk industri naik menjadi 1.690,43 bbtud. Peningkatan pasokan untuk industri diharapkan berasal dari Kalila Bentu dan JOB Pertamina PetroChina East Java.

Menurut Evita Herawati Legowo, kebutuhan domestik khususnya pasokan gas untuk pabrik pupuk, listrik, serta industri tetap menjadi prioritas. Namun, salah satu kendala pemenuhan pasokan karena konsumen domestik masih sulit menerima harga di atas US$ 5 per milion metric british thermal unit (mmbtu).

Benarkah komposisi alokasi itu terealisasi secara nyata? Awal 2011, permintaan kalangan industri untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas total mencapai 1.520,74 juta standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/mmscfd) ternyata tidak bisa dipenuhi. Pemerintah hingga kini tidak bisa memberi jaminan pasokan gas tersebut dapat dipenuhi pada tahun ini dan hanya menjanjikan apa yang sudah tertera dalam kontrak pasokan 538 mmscfd yang akan dipenuhi atau turun dari realisasi tahun 2010 yang mencapai 585 mmscfd.

Selain untuk industri manufaktur, defisit pasokan kebutuhan gas untuk industri pupuk serta petrokimia sebesar 1.246,58 belum sepenuhnya dapat dipasok dari dalam negeri. Hingga kini baru bisa dipenuhi sekitar 650 MMscfd. Sebelumnya, pemerintah pernah menjanjikan untuk mengalihkan sekitar 100 MMscfd yang akan digunakan untuk kebutuhan membantu produksi minyak (lifting) PT Chevron Pacifik Indonesia ke industi dalam negeri.

Namun lagi lagi pemerintah, menyatakan tidak bisa mewujudkan pengalihan tersebut karena untuk mengganti pasokan gas bagi penguatan pemulihan produksi minyak bumi (enhanced oil recovery/EOR) Chevron tersebut dengan gas dari batu bara tidak ekonomis. Begitu juga dengan upaya pengalihan sedikit pasokan ke Singapura dari Conoco Philips melalui pipa South Sumatera West Java (SSWJ), pemerintah pun tak berdaya melakukannya karena takut melanggar kontrak ekspor. Padahal bila menilik data 2009, dari total produksi gas bumi 3,02 triliun kaki kubik, gas yang diekspor melalui pipa ke Singapura mencapai 219.485 mmscfd dan yang dikapalkan dalam bentuk gas alam cair mencapai 390.450 mmscfd atau mencapai total 609.935 mmscfd.

Tidak ada alasan bagi pemerintah, bahwa sulitnya alokasi untuk industri ini disebabkan harga pembelian gas di hulu sumur (wellhead) dari konsumen industri masih rendah. Pasalnya, saat ini industri sudah membeli dengan harga rata-rata US$6,8 per juta metrik british termal unit (million metric british thermal unit/MMBTU). Harga ini sudah sudah cukup wajar karena harga rata-rata dalam negeri saat ini dikisaran US$6-US$6,5 per MMBTU. Sementara, PLN sanggup membeli gas hingga pada level US$9 per MMBTU dan industri pupuk seharga US$7 per juta Btu.

Tanpa kepastian pasokan gas alam dari kontraktor minyak dan gas (migas), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk belum bisa memenuhi kebutuhan gas untuk industri. Dari total kebutuhan 815 pelanggan industri di Jawa Bagian Barat hingga Sumatera Selatan sebesar 2.700 juta metrik kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day /MMscfd), PGN hanya bisa memenuhi sekitar 500 MMscfd (18,54%).

Hal ini terjadi karena hingga saat ini tidak ada jaminan ketersediaan pasokan gas dari produsen yang sudah memiliki kontrak penyaluran gas dengan PGN. Selain industri, PGN harus memenuhi kebutuhan PLN, sektor rumah tangga dan transportasi.

Direktur Utama PT PGN Hendi Prio Santoso menjelaskan, alasan utama sulitnya memenuhi permintaan dari pelanggan karena pasokan gas dari sejumlah perusahaan hulu makin berkurang. Di wilayah kerja SBU I yang meliputi area Jawa Barat hingga Sumatera Selatan yang menjadi pusat konsentrasi pelanggan PGN, defisit pasokan gas dari kontraktor migas dipastikan terus terjadi.

Itulah Sedikit paparan dari carut marutnya pengelolahan BBM di Negara kita baik dari mulai kontrak,ekspolirasi serta distibusinya, Namun itu semua jangan lantas membuat kita pesimis tentu kita masih berharap pemerintah dapat melakukan banyak perubahan dengan melihat semua permasalahn yang sangat carut marut ini. (Oleh;Dheny-sumber data: ESDM)